ADSENSE Link Ads 200 x 90
ADSENSE 336 x 280
Desakan agar Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa
turun menengahi konflik di Myanmar kian menguat. Kekerasan oleh tentara Myanmar
dinilai tak akan berhenti hanya dengan petisi dan kecaman masyarakat dunia.
Butuh kekuatan militer PBB untuk melindungi penduduk sipil di daerah konflik.
BACA INI: GEMPAR...!!! BARU SAJA..!! BURU BIKSU RADIKAL WIRATHU, PRESIDEN TURKI KIRIMKAN KAPAL PERANG BERISI PASUKAN KHUSUS ,WALAO SAMPEK KE LUBANG TIKUS
Indonesia sendiri tercatat sebagai salah satu negara
pengirim pasukan perdamaian terbanyak di PBB. Pasukan Garuda saat ini tengah
bertugas di Lebanon dan Afrika Tengah menjaga perdamaian di sana.
Lalu kapan pasukan perdamaian bisa dikirim ke negara
konflik?
"Pertanyaannya adalah apakah aturan di PBB memungkinkan
untuk itu saat ini. Apakah bisa dikerahkan pasukan reaksi cepat yang dulu masih
diperdebatkan. Kalau itu memungkinkan bisa saja. Kita lihat sekarang
negara-negara masih belum bersuara untuk pasukan perdamaian ini," kata
anggota Komisi I DPR RI Evita Nursanty kepada merdeka.com, Senin (4/9).
Evita menjelaskan jika mengikuti prosedur standar, ada
beberapa tahap sebelum pasukan baret biru ini dikirim. Dimulai dari konsultasi
semua pihak di PBB, laporan ke Dewan Keamanan PBB. Hingga muncul resolusi Dewan
Keamanan PBB. Setelah itu masih ada beberapa prosedur yang harus dilakukan.
"Dengan kasus yang terjadi di Rakhine State, saya lihat
tim investigasi PBB belum masuk dan lembaga PBB sendiri sulit kirim logistik ke
Rakhine karena tentara Myanmar menuduh bantuan itu dicurigai dikirim ke pihak
yang mereka sebut pemberontak," kata anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen
ini.
Evita menjelaskan masih ada ketidakpercayaan dari pemerintah
Myanmar di satu pihak. Komunikasi di sini harus dibangun untuk mewujudkan
perdamaian. "Di sini peran Indonesia bisa masuk," kata dia.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah
mengunjungi Myanmar untuk menemui pemerintah negeri tersebut. Dia mendesak
pemerintah dan otoritas keamanan Myanmar untuk membuka akses masuk bagi
pemberian bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis yang terjadi di Rakhine
State.
Salah satu pejabat yang ditemui Menteri Retno adalah
Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing. Menlu
menyampaikan bahwa penurunan ketegangan di Rakhine State harus menjadi
prioritas pemerintah Myanmar.
Retno juga mengharapkan akses bantuan kemanusiaan ke Rakhine
State dapat segera dibuka, khususnya bagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat
(LSM) Indonesia yang berniat dan siap membantu.
"Indonesia telah siap untuk segera membantu Myanmar
dalam memberikan bantuan kemanusiaan, kita menunggu akses untuk dibuka,"
tegas Menlu Retno.
Silahkan KLIK LIKE
0 Response to "MENGEMPARKAN...!!! Pasukan Perdamaian Garuda Bisa Masuk Bantu Rohingya di Myanmar benarkah..??"
Posting Komentar